Nusatoday.id – Penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tak lagi sekadar peristiwa kriminal. Di tengah rentetan skandal besar negara yang belum tuntas, peristiwa ini memunculkan satu pertanyaan yang sulit dihindari: siapa diuntungkan dari teralihkan perhatian publik.
Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey yang juga Ketua Bidang Politik dan Keamanan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) secara terbuka menyebut adanya potensi pengalihan isu. Pernyataan ini bukan tanpa konteks. Dalam waktu bersamaan, sejumlah kasus besar justru berjalan lambat, bahkan cenderung mengendap.
Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina, misalnya, oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia diungkap memiliki potensi kerugian negara hingga miliaran dolar AS. Skema impor minyak dan pengaturan kontrak disebut melibatkan jaringan luas, namun hingga kini publik belum melihat pembongkaran aktor puncak.
Situasi serupa terjadi pada OTT sektor pajak dan bea cukai yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Barang bukti emas batangan yang disita menunjukkan praktik suap telah berevolusi. Namun, pola lama tetap berulang pelaku lapangan ditangkap, sementara jejaring besar yang diduga melibatkan pengusaha dan elite belum sepenuhnya tersentuh.
Pada sektor pendidikan, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap kejanggalan serius dalam proyek Chromebook senilai Rp9,9 triliun. Indonesia Corruption Watch bahkan menilai kebijakan tersebut sarat pengondisian. Namun, hingga kini, siapa aktor intelektual di balik keputusan strategis itu masih kabur.
Skandal yang tak kalah mengkhawatirkan muncul dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional. Data pelaksanaan menunjukkan lebih dari 5.000 hingga 10.000 siswa terdampak kasus keracunan makanan hingga September 2025, memaksa ribuan dapur SPPG dihentikan sementara. Fakta ini menunjukkan kegagalan serius dalam tata kelola.
Lebih jauh, Kelrey menyoroti dugaan korupsi dalam rantai pengadaan MBG mulai dari mark-up bahan pangan, distribusi fiktif, hingga pengelolaan dapur. Dengan nilai anggaran program yang mencapai puluhan triliun rupiah, potensi kebocoran dinilai sangat besar jika pengawasan lemah.
Belum lagi kasus yang menyeret Firli Bahuri. Hingga kini, penanganannya masih menggantung di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo. Lambannya proses hukum memunculkan kesan adanya standar ganda dalam penegakan hukum.
“Ini bukan lagi soal satu kasus. Ini soal pola. Ketika kasus besar tidak bergerak, lalu muncul peristiwa yang menyedot emosi publik, wajar jika muncul kecurigaan adanya pengalihan isu,” ujar Kelrey, Selasa (24/03/2026).
Ia menegaskan, jika negara gagal menjawab berbagai skandal tersebut secara transparan, maka kepercayaan publik akan terus tergerus. Teror terhadap aktivis, dalam konteks ini, justru memperkuat kekhawatiran bahwa ruang demokrasi sedang ditekan.
Dalam konteks ini, Kelrey secara tegas meminta Prabowo Subianto untuk mengambil sikap. Ia mengingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh bermain di dua kaki atau memiliki agenda di luar garis kebijakan presiden.
“Presiden harus tegas. Jangan sampai aparat penegak hukum justru bermain di belakang presiden, main dua kaki. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah presiden sendiri, karena jabatan mereka adalah jabatan politik yang melekat pada kepercayaan publik,” ujar Kelrey.
Ia menegaskan, jika pola ini dibiarkan, maka bukan hanya penegakan hukum yang runtuh, tetapi juga legitimasi kekuasaan akan ikut tergerus. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan keberanian politik menjadi faktor penentu.
Hingga kini, kasus penyiraman aktivis masih dalam penyelidikan. Namun pertanyaan yang lebih besar belum terjawab. Apakah ini sekadar kriminalitas, atau bagian dari bayang-bayang krisis yang lebih dalam di mana korupsi besar belum tersentuh, dan perhatian publik terus dialihkan?
