Nusatoday.id – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, kembali menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli Bahuri tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif semata. Ia menilai publik berhak mendapatkan kepastian hukum yang tegas, bukan sekadar kabar bahwa proses masih “berjalan”.
Kelrey menyebut, jika penanganan perkara terus berlarut tanpa kejelasan, maka wajar bila muncul kecurigaan bahwa kasus ini hanya menjadi komoditas internal atau alat kepentingan kelompok tertentu. “Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat. Ini bukan panggung karier, ini soal hukum dan marwah institusi,” tegasnya. Jumat, (20/02/2026).
Lebih jauh, Kelrey mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum secara terbuka dan konstitusional. Ia bahkan menyatakan, jika diperlukan, rakyat bisa melakukan aksi simbolik dengan membuka tenda di depan Istana Negara sebagai bentuk tekanan moral agar kasus ini segera dituntaskan.
“Kita kawal bersama. Kalau perlu, kita buka tenda di depan Istana Negara. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk mendesak agar Presiden benar-benar serius membereskan perkara ini sampai tuntas,” ujarnya.
Kelrey juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memastikan aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Menurutnya, kepala negara memiliki tanggung jawab moral menjaga wibawa penegakan hukum di tengah krisis kepercayaan publik.
“Rakyat sudah jenuh dengan drama yang tak berujung. Jangan biarkan kasus ini menggantung dan menjadi simbol lemahnya penegakan hukum. Ini momentum pembuktian, apakah negara benar-benar berpihak pada keadilan atau tunduk pada kepentingan kelompok,” tutup Kelrey.
