Nusatoday.id – Dukungan terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden kembali menguat. Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai model kelembagaan tersebut relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang cepat, responsif, dan efektif, terutama dalam menjawab tuntutan pelayanan publik serta pelaksanaan program strategis nasional.
Menurut Kelrey, struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden memungkinkan rantai birokrasi dipangkas secara signifikan. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan tanpa harus melalui proses administratif berlapis yang berpotensi memperlambat kinerja institusi.
Ia mencontohkan keterlibatan Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, Polri dinilai mampu bergerak cepat, terukur, dan tepat sasaran dalam membantu percepatan program tersebut.
“Kecepatan akselerasi seperti ini sulit terwujud apabila Polri berada di bawah kementerian tertentu dengan tahapan birokrasi yang panjang. Garis komando langsung dari Presiden kepada Kapolri membuat implementasi kebijakan bisa segera berjalan,” ujar Kelrey Rabu, (18/02/2026).
Kelrey menambahkan, pola pertanggungjawaban yang langsung kepada Presiden juga menciptakan koordinasi yang lebih efektif dan efisien. Setiap arahan strategis dapat segera direspons oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo tanpa menunggu proses administratif yang berlarut, sehingga berdampak pada peningkatan kecepatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan.
Lebih jauh, ia menilai posisi Polri di bawah Presiden sejalan dengan semangat reformasi kelembagaan yang menempatkan kepolisian sebagai alat negara yang profesional dan mandiri, namun tetap berada dalam kontrol sipil. Format ini, kata Kelrey, merupakan desain ideal dalam sistem demokrasi modern karena menjaga keseimbangan antara independensi operasional dan pengawasan politik yang sah.
“Keberhasilan akselerasi program MBG melalui pembangunan SPPG menjadi bukti konkret bahwa desain kelembagaan Polri saat ini sudah tepat. Kecepatan gerak, efektivitas koordinasi, dan ketegasan garis komando menunjukkan Polri mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Kelrey menegaskan bahwa mempertahankan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Presiden bukan sekadar persoalan struktur, melainkan langkah strategis untuk memastikan optimalisasi kinerja institusi dalam menjawab kebutuhan rakyat secara cepat, tepat, dan akuntabel.
