Nusatoday.id – Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Noor Azhari, menilai bahwa tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih didominasi oleh segelintir oligarki yang beroperasi layaknya kartel. Kelompok ini, menurutnya, menggunakan kekuatan politik dan media untuk membentuk opini publik demi melanggengkan kepentingan mereka.
Dalam Diskusi Publik bertajuk “Merdeka dari Cengkeraman Kartel” yang berlangsung di Auditorium Universitas Trilogi, Jakarta, pada Senin (20/10/2025), Noor Azhari menyebut bahwa praktik kartel tersebut telah mengubah ruang publik menjadi ruang privat, sehingga kepentingan rakyat kian terpinggirkan oleh kepentingan korporasi besar.
“Kartel ini melibatkan oligarki yang menguasai media dan aparat, yang berpihak pada kekuasaan. Lihat saja proyek seperti PIK 2 dan kawasan pantura—ruang publik bergeser menjadi milik segelintir pihak,” ujar Noor.
Ia juga memperingatkan bahwa Indonesia kini menghadapi ancaman kehilangan kedaulatan ekonomi, karena sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan kelautan mulai dikuasai oleh kepentingan asing serta kelompok bisnis elit di dalam negeri.
“Dulu kita eksportir, sekarang justru menjadi importir. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kita telah dikendalikan oleh kepentingan kartel global dan nasional,” tambahnya.
Sebagai solusi, Noor Azhari menekankan pentingnya sistem pengawasan yang transparan, partisipatif, dan melibatkan masyarakat, akademisi, serta pemuda. Ia merekomendasikan agar pemerintah membentuk Komisi Nasional Tata Kelola SDA, mempublikasikan kontrak dan izin tambang, serta mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis GIS (Geographic Information System).
“Kedaulatan bangsa tidak akan terjaga jika rakyat tidak tahu siapa yang menguasai sumber dayanya. Sudah saatnya publik turut mengawasi,” tegasnya.
