Nusatoday.id – Pemerintah terus mengupayakan perbaikan kualitas udara di wilayah Jabodetabek, yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar akibat emisi dari sektor transportasi dan pembakaran sampah. Sejumlah kebijakan strategis telah dibahas lintas kementerian dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada 6 Juni 2024 lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menegaskan pentingnya percepatan pengembangan transportasi umum terintegrasi di kawasan Jabodetabek.
“Menko Luhut telah menyampaikan beberapa inisiatif, seperti perluasan rute baru dan pengadaan armada pendukung. Langkah ini penting untuk mendorong penggunaan transportasi umum agar sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek,” ungkap Rahmat.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempercepat revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 untuk menata ulang skema penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini sekaligus menjadi pijakan untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik, termasuk truk, bus, mobil, hingga motor berbasis baterai.
Rahmat menyebut, ke depan akan diterapkan skema Ultra Low Emission Zone (ULEZ), di mana kendaraan berbahan bakar konvensional dibatasi masuk ke area tertentu. Hanya kendaraan listrik yang akan diizinkan melewati kawasan tersebut. Dukungan infrastruktur seperti kantong parkir di luar zona juga tengah disiapkan.
Tak hanya sektor transportasi, pemerintah juga menyoroti peran signifikan pembakaran sampah terhadap pencemaran udara. Salah satu solusi yang tengah dikembangkan adalah pembangunan fasilitas incinerator berkapasitas kecil di sejumlah titik, untuk mengurangi ketergantungan pada pembuangan langsung ke TPA Bantargebang yang saat ini menampung sekitar 9.000 ton sampah per hari.
“Jika kita bisa mengelola 1.000–2.000 ton per hari melalui incinerator kecil, maka itu bisa signifikan mengurangi pembakaran sampah liar oleh masyarakat,” ujar Rahmat.
Dalam pengembangan incinerator ini, pemerintah juga mendorong percepatan proses perizinan, serta memastikan bahwa produk-produk teknologi pengolah sampah dapat masuk ke dalam sistem e-katalog nasional. Tujuannya, agar lebih banyak produsen dapat terlibat, namun tetap mengacu pada standar lingkungan dan regulasi yang berlaku.
Menutup pernyataannya, Rahmat menyebut bahwa langkah-langkah lanjutan tengah disiapkan dan akan kembali dibahas dalam waktu dekat.
“Kami akan segera melakukan pertemuan lanjutan untuk mematangkan rencana-rencana ini. Setelah itu, tentu akan kami sosialisasikan secara luas kepada masyarakat,” tandasnya.
