Nusatoday.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi berjalan sejak 6 Januari 2025 terus menjadi sorotan publik. Berbagai persoalan teknis di lapangan dinilai perlu segera dievaluasi agar program prioritas pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Pemudi Desa (DPN SPEDA), Fadli Rumakefing, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan fokus MBG kepada anak-anak yang paling membutuhkan sudah tepat. Terutama bagi anak-anak di wilayah rawan stunting dan daerah dengan keterbatasan akses pangan bergizi.
“Skema penyaluran MBG harus menjadi prioritas utama agar program ini berdampak nyata. Fokusnya jelas, yakni pemenuhan gizi anak-anak sebagai aset masa depan bangsa,” ujar Fadli dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Ia menegaskan, pelaksanaan program MBG tidak boleh semata-mata dipandang sebagai peluang membuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, jika orientasi tersebut lebih dominan, maka berpotensi menggeser tujuan utama program menjadi sekadar aktivitas bisnis.
Karena itu, Fadli meminta para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengedepankan paradigma pelayanan gizi. “Pemenuhan gizi anak-anak harus menjadi fokus utama, bukan sekadar keuntungan ekonomi,” tegasnya.
Di sisi lain, SPEDA juga mendorong lahirnya Gerakan MBG Masuk Desa, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Upaya ini dinilai penting untuk memastikan pemerataan akses gizi hingga ke tingkat desa.
“Desa tidak boleh tertinggal dalam program strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi bangsa,” katanya.
Namun demikian, SPEDA menilai berbagai persoalan teknis di lapangan tidak bisa diabaikan. Berdasarkan temuan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN), masih terdapat sejumlah dapur SPPG yang belum memenuhi standar operasional.
Fadli menduga persoalan tersebut bisa disebabkan oleh kelalaian maupun lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, ia mendorong agar monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan langsung di lapangan.
“Pengawasan harus menyentuh langsung operasional dapur SPPG, bukan hanya di atas meja administratif,” ujarnya.
Selain itu, SPEDA juga menyoroti alokasi belanja Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Beberapa pos anggaran seperti pengadaan kendaraan, jasa event organizer, pakaian dan aksesoris, serta perangkat elektronik dianggap perlu dievaluasi menyeluruh.
Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan SPPG sebesar Rp936,7 miliar dinilai sudah tepat karena berkaitan langsung dengan infrastruktur utama program MBG.
“Di luar pembangunan SPPG, perlu dilakukan evaluasi total agar anggaran benar-benar memiliki korelasi dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
