Nusatoday.id – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai polemik impor 105.000 mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai cerminan konflik serius di dalam lingkar kekuasaan. Ia bahkan menyebut posisi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam isu ini seolah “melawan dirinya sendiri”.
“Dalam konteks ini, Dasco seperti berhadapan dengan dirinya sendiri—antara fungsi pengawasan sebagai pimpinan DPR dan posisinya dalam orbit kekuasaan yang sama,” ujar Kelrey, Kamis, (02/04/2026).
Pernyataan ini mencuat di tengah perbedaan sikap antara Dasco dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dasco meminta agar kebijakan impor ditunda dan dikaji ulang bersama DPR, sementara Ferry menegaskan kendaraan yang telah telanjur diimpor tetap akan disalurkan ke koperasi desa yang telah siap beroperasi.
Menurut Kelrey, sikap Kementerian Koperasi yang tetap melanjutkan distribusi tanpa mengakomodasi masukan DPR menunjukkan adanya persoalan dalam konsolidasi kebijakan. Ia menilai alasan “telanjur impor” tidak cukup kuat untuk menutup ruang evaluasi.
“Kalau kebijakan sejak awal bermasalah, maka yang diperlukan adalah koreksi. Bukan justru dilanjutkan dengan risiko yang lebih besar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengadaan dalam skala besar selalu memiliki potensi risiko, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi. Karena itu, fungsi pengawasan DPR menjadi krusial untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
Kelrey menilai konflik antara Ferry dan Dasco tidak bisa dipandang sebagai perbedaan biasa, melainkan indikasi adanya tarik-menarik kepentingan yang lebih luas. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.
“Ini bukan hanya soal impor kendaraan, tetapi soal bagaimana kekuasaan merespons kritik dan menjalankan akuntabilitas,” pungkas Kelrey.
