Nusatoday.id – Usulan Partai Golkar agar Pemilihan Kepala Daerah dilakukan melalui DPRD yang disampaikan dalam Rapimnas I Tahun 2025 membuka diskursus nasional mengenai efektivitas demokrasi lokal dan kebutuhan reformasi sistem politik di daerah.
Salah satu keputusan paling strategis Rapimnas Golkar 2025 adalah usulan perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Golkar mengusulkan agar Pilkada dilakukan melalui DPRD dengan menempatkan partisipasi publik sebagai elemen pengawasan dan legitimasi.
Golkar menilai sistem Pilkada langsung menghadapi tantangan serius, mulai dari tingginya biaya politik, potensi konflik horizontal, hingga beban fiskal daerah. Evaluasi sistem dinilai mendesak demi menjaga kualitas demokrasi lokal.
Usulan ini tidak dimaknai sebagai langkah mundur demokrasi, melainkan upaya mencari format yang lebih efisien dan berkelanjutan. Golkar menekankan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi prinsip utama, meski mekanismenya dievaluasi.
Dengan melibatkan DPRD, Golkar melihat adanya peluang memperkuat akuntabilitas kepala daerah terhadap lembaga perwakilan, sekaligus menekan politik transaksional yang kerap muncul dalam kontestasi langsung.
Namun demikian, Golkar menyadari bahwa usulan ini berpotensi memicu perdebatan publik. Karena itu, partai membuka ruang diskursus nasional agar perubahan sistem Pilkada dilakukan secara konstitusional dan inklusif.
Rapimnas menegaskan bahwa setiap reformasi sistem politik harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan stabilitas nasional.
