Nusatoday.id – Partai Golkar mendorong penyempurnaan sistem Pemilu proporsional terbuka melalui Rapimnas I Tahun 2025 sebagai langkah penting memperkuat integritas demokrasi, meningkatkan kualitas representasi politik, dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses elektoral nasional.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 menempatkan isu reformasi Pemilu sebagai salah satu agenda strategis. Dalam pernyataan politiknya, Golkar menegaskan perlunya penyempurnaan sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan dalam pemilihan anggota legislatif.
Golkar menilai, sistem proporsional terbuka memiliki nilai demokratis karena memberi ruang langsung bagi pemilih menentukan wakilnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini juga menimbulkan sejumlah persoalan serius, mulai dari kompetisi internal yang tidak sehat, tingginya biaya politik, hingga potensi penyalahgunaan sumber daya.
Rapimnas memandang bahwa persoalan tersebut bukan alasan untuk meninggalkan sistem proporsional terbuka, melainkan dasar untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Penyempurnaan diarahkan pada aspek teknis penyelenggaraan, penguatan tata kelola Pemilu, serta peningkatan profesionalitas penyelenggara.
Dalam konteks ini, Golkar menekankan pentingnya penyederhanaan mekanisme teknis agar Pemilu lebih efisien dan minim sengketa. Kompleksitas teknis yang berlebihan dinilai tidak hanya membebani penyelenggara, tetapi juga berpotensi mengganggu akurasi dan transparansi hasil Pemilu.
Selain itu, Rapimnas menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Golkar menilai independensi, integritas, dan kapasitas teknis penyelenggara merupakan kunci utama dalam menjamin Pemilu yang jujur dan adil.
Penyempurnaan sistem Pemilu juga dikaitkan dengan upaya menekan politik biaya tinggi. Golkar menilai, kompetisi terbuka yang tidak diimbangi regulasi kuat berpotensi mendorong praktik transaksional yang merusak kualitas demokrasi dan menciptakan ketergantungan antara wakil rakyat dan pemodal politik.
Melalui Rapimnas ini, Golkar mengirim sinyal politik bahwa reformasi Pemilu harus dilakukan secara terukur, konstitusional, dan berbasis evaluasi empiris, bukan semata pertimbangan elektoral jangka pendek.
Dengan mendorong penyempurnaan sistem proporsional terbuka, Golkar berharap Pemilu ke depan mampu melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, dan benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat.
