Nusatoday.id – Jaringan Aksi Mahasiswa Indonesia (JAM Indonesia) menegaskan sikapnya untuk terus mengawal laporan dugaan tambang ilegal di Hutan Kota Tangap dan Hutan Pramuka, Kabupaten Berau. Laporan yang sudah masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini disebut bukan sekadar formalitas, tapi dorongan serius agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Ketua JAM Indonesia, Jufri, menyebut pihaknya tak ingin kasus ini berhenti di meja penyelidikan saja.
“Kami akan terus kawal proses ini sampai tuntas. KPK tidak boleh ragu, semua pihak yang terlibat harus diperiksa, termasuk pejabat yang diduga melindungi tambang ilegal,” ujarnya, Jumat (12/09/2025).
Kerusakan lingkungan di dua hutan kota itu dinilai sudah melewati batas. Sejak 2022, aktivitas tambang ilegal berlangsung terang-terangan, namun pemerintah daerah tak menunjukkan tindakan tegas. Kini, setelah bos PT Bara Jaya Utama ditangkap, sorotan publik justru tertuju pada kemungkinan keterlibatan pejabat daerah, termasuk Bupati Berau dan anggota DPRD Agus Uriansyah.
JAM Indonesia menilai, lambannya penindakan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Kalau KPK tidak serius, masyarakat bisa menganggap ada kompromi politik di balik kasus ini. Itu berbahaya bagi kepercayaan publik,” tambah Jufri.
Aktivis mahasiswa ini menegaskan, pengawalan akan terus dilakukan, mulai dari memantau perkembangan penyelidikan hingga mendorong perbaikan fasilitas wisata yang hancur. Menurut mereka, penyelamatan hutan kota tidak bisa ditunda, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat Berau.
Kini bola panas ada di tangan KPK. Masyarakat menunggu langkah tegas, transparan, dan berani terhadap para pelaku tambang ilegal maupun pihak yang melindunginya.
