Nusatoday.id – Insiden kebocoran tanggul laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, langsung memantik kritik keras dari HMI MPO Cabang Jakarta Raya.
Sekretaris Umum HMI MPO, Zatli Nacikit, menilai kejadian tersebut adalah bukti nyata melemahnya pengawasan pemerintah dan lemahnya pemenuhan kewajiban pihak-pihak yang mengelola kawasan pesisir. Menurutnya, warga Jakarta kembali menjadi pihak yang dirugikan akibat kelalaian struktural yang seharusnya dapat dicegah. Ujar, Zatli, Senin, (08/12/2025).
“Kebocoran ini bukan sekadar insiden teknis, tetapi indikator gagalnya pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir. Jika ada pihak yang lalai, izinnya harus dicabut,” tegasnya
Kritik itu muncul setelah sebuah video yang menunjukkan dinding tanggul mengalami kebocoran beredar luas di media sosial pada Kamis (4/12/2025). Dalam rekaman tersebut, permukaan air laut terlihat lebih tinggi dari daratan dan hanya ditahan oleh beton yang mulai retak hingga mengucurkan air ke kawasan permukiman. Warga sekitar tampak berusaha menutup rembesan dengan peralatan seadanya.
Menanggapi viralnya video tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah daerah telah menurunkan tim untuk melakukan penanganan cepat. Ia menegaskan bahwa kendati tanggul tersebut tidak berada dalam kewenangan Pemprov DKI, dampak rob yang diprediksi mencapai puncaknya pada Jumat (5/12) sekitar pukul 09.00 WIB membuat intervensi segera diperlukan. “Hari ini dan besok rob-nya tinggi sekali. Maka kami membantu melakukan penambalan kebocoran yang terjadi, walaupun bukan tanggung jawab kami,” ujar Pramono.
Pramono juga menyampaikan bahwa beberapa titik lain di pesisir utara seperti Muara Angke, Bywalk Pluit, Sunda Kelapa, Jalan RE Martadinata, hingga Marunda Pulo—sedang berada dalam pemantauan intensif. Ia meminta seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi tekanan air laut yang semakin tinggi.
Sementara itu, Zatli menilai bantuan darurat dari Pemprov DKI tidak boleh mengaburkan persoalan utama, yakni potensi kelalaian dan lemahnya pengawasan jangka panjang. Zatli menyebut pemerintah harus berani membuka informasi kepada publik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tanggul dan sejauh mana standar keselamatan selama ini dijalankan. Ia menegaskan bahwa Jakarta memerlukan kebijakan preventif, bukan sekadar reaktif.
“Kami menghargai langkah cepat Gubernur, tetapi penanganan seperti ini tidak boleh menjadi rutinitas tahunan. Pemerintah harus memastikan keamanan warga dengan kebijakan yang tegas, transparan, dan berorientasi jangka panjang,” katanya.
