Nusatoday.id – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai bahwa keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kendali langsung Presiden sudah tepat, baik secara konstitusional maupun dari sisi efektivitas pemerintahan.
Menurut Fernando, yang dibutuhkan saat ini bukanlah perubahan posisi kelembagaan—seperti wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)—melainkan pembenahan dan penguatan internal. Hal ini penting agar Polri dapat semakin optimal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
“Yang perlu dilakukan adalah penguatan dan pembenahan, bukan reposisi kelembagaan. Apalagi tantangan ke depan semakin kompleks, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ancaman global,” ujar Fernando pada Sabtu (11/10/2025).
Ia mengingatkan bahwa wacana reposisi Polri justru bisa mengganggu stabilitas kelembagaan dan menghambat proses reformasi internal yang sedang berjalan di institusi tersebut.
Karena itu, Fernando mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melibatkan berbagai pihak dalam menyusun kajian strategis guna memperkuat Polri sebagai institusi negara yang profesional dan modern.
“Reformasi Polri harus terus dioptimalkan agar menjadi lembaga yang semakin profesional, transparan, dan mendapat kepercayaan publik. Wacana reposisi justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sempit,” tegasnya.
Fernando juga menekankan bahwa penguatan institusi kepolisian adalah bagian penting dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung reformasi Polri yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.
