Nusatoday.id – Statistik perkara di Mahkamah Agung RI menunjukkan tren dinamis yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan layanan lawyer di Indonesia. Pada tahun 2021–2025, jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung terus meningkat secara substansial, dari sekitar 28.264 perkara pada 2022 hingga mencapai 37.884 perkara tahun 2025, meningkat lebih dari 22,2% dalam satu tahun terakhir. Tren ini menunjukkan beban kerja peradilan yang semakin tinggi dan memperkuat peran lawyer dalam sistem peradilan nasional.
Dalam kurun lima tahun terakhir, MA berhasil menjaga produktivitas putus perkara di atas 99%, yakni 99,08% pada 2022, 99,47% pada 2023, dan 99,26% pada 2024. Produktivitas tinggi ini menandakan bahwa sistem peradilan tetap responsif terhadap beban perkara, meskipun jumlahnya terus bertambah. Bagi lawyer, parameter produktivitas ini penting karena menggambarkan peluang kerja di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Tren peningkatan perkara yang diregistrasi hingga lebih dari 10 juta perkara sejak 2020 hingga Oktober 2025 menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini berarti lawyer memiliki peluang besar menangani perkara di berbagai tingkatan peradilan, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun tata usaha negara.
Peningkatan jumlah perkara juga mendorong lawyer untuk lebih cermat dalam mengelola strategi hukum dan memperkuat kemampuan litigasi. Jurus klasik seperti pengisian berkas, penyusunan memori banding, kasasi dan permohonan peninjauan kembali kerap menjadi fokus utama di mahkamah tinggi, sekaligus tantangan yang harus dihadapi advokat secara konsisten.
Selain aspek litigasi, statistik ini juga berdampak pada praktik non‑litigasi karena klien korporasi semakin membutuhkan pencegahan sengketa yang efektif. Kesadaran terhadap risiko hukum yang tinggi memicu permintaan layanan konsultasi, negosiasi, dan pembuatan kontrak yang kuat dari lawyer profesional.
Data statistik resmi MA ini menjadi acuan penting bagi law firm dan advokat independen dalam menyusun strategi pengembangan kompetensi dan layanan hukum yang lebih responsif terhadap tren hukum nasional.
