Oleh: Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection (NIC)
Nusatiday.id – Kepercayaan publik adalah fondasi utama berdirinya sebuah institusi penegak hukum. Tanpa kepercayaan, kewibawaan hukum akan rapuh, dan tanpa kewibawaan, negara hukum hanya menjadi slogan kosong. Dalam konteks inilah polemik penanganan perkara yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, harus dilihat secara jernih dan bertanggung jawab.
Publik tentu memahami bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme, tahapan, serta pertimbangan yuridis. Namun di sisi lain, publik juga berhak memperoleh kepastian, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum dilakukan penahanan, pertanyaan yang muncul di ruang publik adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.
Persoalan ini bukan semata soal individu Firli Bahuri. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah nama baik dan marwah institusi Polri sebagai penegak hukum yang selama ini diharapkan berdiri di atas semua kepentingan.
Polri dan Tanggung Jawab Moral di Hadapan Publik
Sebagai institusi negara yang memegang mandat besar dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, Polri tidak hanya dituntut bekerja benar secara hukum, tetapi juga terlihat adil di mata rakyat. Persepsi publik memiliki dampak yang sangat besar terhadap legitimasi institusi.
Ketika muncul kesan adanya ketidakjelasan atau perlakuan yang tidak setara dalam proses hukum, maka yang terdampak bukan hanya satu kasus, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sistem penegakan hukum.
Oleh karena itu, penting bagi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Polda Metro Jaya dalam perkara ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etik, dan moral di hadapan publik.
Jika memang terdapat alasan hukum yang kuat mengapa penahanan belum dilakukan, maka penjelasan terbuka kepada masyarakat menjadi keharusan. Transparansi bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara demokrasi.
Peran Moral Para Mantan Pimpinan Polri
Dalam situasi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik, para mantan Kapolri dan Wakapolri memiliki posisi moral yang sangat penting. Mereka adalah bagian dari sejarah panjang institusi ini, sekaligus penjaga nilai-nilai kehormatan Korps Bhayangkara.
Seruan kepada para purnawirawan pimpinan Polri untuk mengingatkan Kapolri bukanlah bentuk intervensi, melainkan tanggung jawab moral menjaga marwah institusi yang pernah mereka pimpin. Suara para senior sering kali menjadi penyeimbang ketika ruang publik dipenuhi spekulasi dan kecurigaan.
Menjaga nama baik Polri bukan hanya tugas pimpinan aktif, tetapi juga seluruh keluarga besar Polri, termasuk para purnawirawan yang masih mencintai institusi ini.
Preseden bagi Penegakan Hukum
Kasus ini memiliki makna yang lebih luas: ia akan menjadi preseden bagi cara negara memperlakukan perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Bila penanganannya tidak transparan, maka publik bisa kehilangan harapan terhadap kesetaraan di depan hukum.
Sebaliknya, jika Polri mampu menunjukkan profesionalisme, keterbukaan, dan ketegasan yang berkeadilan, maka momentum ini justru dapat menjadi titik balik pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Polri memiliki kesempatan besar untuk membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan, relasi, maupun tekanan politik. Hukum hanya tunduk pada kebenaran dan keadilan.
Menjaga Kepercayaan, Menjaga Negara
Pada akhirnya, menjaga marwah Polri berarti menjaga kepercayaan rakyat. Dan menjaga kepercayaan rakyat berarti menjaga stabilitas negara hukum Indonesia.
Harapan publik sederhana: kejelasan, keadilan, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak lebih, tetapi juga tidak boleh kurang.
Karena itu, langkah transparan dan tegas dari Kapolri dalam menjelaskan perkembangan penanganan perkara Firli Bahuri akan menjadi pesan kuat bahwa Polri tetap berdiri sebagai institusi yang profesional, modern, dan terpercaya.
Marwah Polri terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh ketidakjelasan. Justru di tengah polemik inilah integritas institusi diuji dan di saat yang sama, memiliki kesempatan untuk ditegakkan kembali dengan lebih kokoh di hadapan rakyat Indonesia.
