Nusatoday.id – Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia kembali mengangkat suara soal dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman, Kabupaten Berau. Proyek yang telah menelan anggaran lebih dari Rp67 miliar sejak 2020 itu kini disorot sebagai sarang praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
Ketua Umum JAM Indonesia, Jufri, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar gagal memberi manfaat, tapi telah berubah menjadi ajang perampokan terselubung.
“Ini bukan pembangunan, ini penjarahan. Uang rakyat dirampas demi kepentingan segelintir elit lokal yang bungkus proyek ini dengan label ‘strategis’,” tegas Jufri di Jakarta.
5 Tuntutan JAM Indonesia: Aksi Serius Lawan Korupsi!
Dalam pernyataan resminya, JAM Indonesia menyerukan lima langkah konkret untuk membongkar skandal ini:
Periksa Kadishub Berau
JAM mendesak Kejaksaan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Merewangeng, yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek.Audit Forensik Menyeluruh
JAM meminta dilakukan audit dari tahap perencanaan hingga realisasi proyek, guna mengungkap potensi kerugian negara.Bekukan Anggaran 2025
Hingga kasus ini tuntas, dana untuk kelanjutan proyek harus dibekukan demi mencegah kebocoran lebih lanjut.Tindak Kontraktor Nakal
JAM mendesak penindakan terhadap pihak swasta dan kontraktor yang bermain di balik layar.Libatkan BPK & BPKP Secara Transparan
Untuk menjamin proses audit tidak direkayasa, JAM meminta BPK dan BPKP turun tangan secara terbuka.
Ajak Masyarakat Berau Turun Tangan
JAM Indonesia juga mengimbau masyarakat Berau untuk tak tinggal diam. Mereka diajak aktif melapor ke Kejaksaan Tinggi Berau atau Kejati Kalimantan Timur jika memiliki bukti atau informasi terkait kasus ini.
“Kalau Anda cinta Berau dan benci korupsi, jangan diam. Ini saatnya kita lawan bersama. Kami pun akan terus kawal kasus ini dari pusat,” pungkas Jufri.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap proyek strategis. JAM Indonesia menunjukkan bahwa suara mahasiswa dan rakyat masih menjadi kekuatan utama dalam mengawal keadilan dan transparansi di daerah.
