NUSATODAY.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung proses Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk. dalam sebuah acara yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (06/10/2025).
Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan Wamenkeu kepada CEO Danantara, dan akhirnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Kegiatan ini menandai langkah penting dalam pemulihan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal yang berlangsung di wilayah konsesi PT Timah.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo usai acara.
Aset yang Diserahkan: Nilai Mencapai Triliunan Rupiah
Barang rampasan negara yang diserahkan kepada PT Timah terdiri atas berbagai aset bernilai besar, antara lain:
- 108 unit alat berat
- 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
- 94,47 ton crude tin dalam 112 balok
- Aluminium: 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
- Logam timah Rfe: 29 bundle (29 ton)
- 1 unit mess karyawan
- 53 unit kendaraan
- 22 bidang tanah seluas total 238.848 m²
- 195 unit alat pertambangan
- 680.687,6 kg logam timah
- 6 unit smelter
- Uang tunai yang telah disetor ke kas negara sebesar: Rp 202.701.078.370, USD 3.156.053,JPY 53.036.000,SGD 524.501,EUR 765,KRW 100.000, AUD 1.840
Presiden Prabowo menyebutkan bahwa total nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan kepada negara tersebut mendekati Rp6 hingga Rp7 triliun.
Namun demikian, menurutnya, jumlah tersebut belum mencakup kandungan tanah jarang (rare earth) seperti monasit, yang nilainya bisa jauh lebih besar.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya sangat besar. Satu ton monasit bisa mencapai 200 ribu dolar,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah mencapai angka sekitar Rp300 triliun. Jumlah ini menjadi alarm keras terhadap kebocoran kekayaan negara yang terjadi selama bertahun-tahun.
“Kita bisa bayangkan, dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total mencapai Rp300 triliun. Ini harus kita hentikan sekarang,” tegasnya.
Penyerahan aset ini menjadi simbol nyata komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menindak tegas pelanggaran hukum di sektor strategis, khususnya pertambangan. Selain memulihkan kerugian negara, langkah ini juga bertujuan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia kembali untuk kepentingan rakyat.
