Nusatoday.id – Direktur Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Noor Azhari, menilai tata kelola sumber daya alam (SDA) Indonesia masih dikuasai oleh oligarki dan kartel yang memanfaatkan kekuasaan politik serta media untuk membentuk opini publik.
Dalam Diskusi Publik “Merdeka dari Cengkeraman Kartel” di Universitas Trilogi, Jakarta (20/10), ia menyebut bahwa praktik kartel telah mengubah ruang publik menjadi ruang privat, menyingkirkan kepentingan rakyat demi keuntungan korporasi besar. Proyek-proyek seperti PIK 2 dan kawasan pantura menjadi contoh bagaimana ruang publik beralih ke tangan segelintir pihak.
Menurut Noor, Indonesia kini menghadapi ancaman hilangnya kedaulatan ekonomi, karena sektor strategis seperti pertambangan dan kelautan mulai dikuasai kepentingan luar negeri dan elit bisnis nasional.
Ia mendorong pemerintah untuk membentuk Komisi Nasional Tata Kelola SDA, membuka data kontrak dan izin tambang, serta mengembangkan sistem pengawasan digital berbasis GIS.
Noor menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan SDA agar rakyat mengetahui siapa yang menguasai sumber daya bangsa.
