Nusatoday.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, tengah mengebut program percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah provinsi. Fokus utama kebijakan ini adalah perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemerintah daerah berharap, dengan infrastruktur yang lebih baik, konektivitas antar wilayah akan meningkat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Program ini juga menargetkan pembangunan sarana transportasi publik yang lebih efisien untuk mendukung mobilitas warga. Pemerintah provinsi menggandeng sejumlah kontraktor lokal agar proyek ini tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Investasi infrastruktur ini diharapkan mampu mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku Utara.
Sudiono, Founder Halmahera Transparency & Justice (Haltrust Center), menanggapi kebijakan ini secara positif. Menurutnya, selama setiap proyek dilakukan secara transparan dan adil, inisiatif ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat. “Kami mendukung penuh langkah yang pro-rakyat dan memastikan bahwa transparansi menjadi prioritas,” ujarnya saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin, (10/11/2025).
Selain pembangunan fisik, Gubernur Sherly juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala agar setiap proyek tidak menyimpang dari tujuan awal. Pemerintah provinsi berkomitmen menerapkan sistem pengadaan terbuka dan digitalisasi laporan proyek untuk meningkatkan akuntabilitas. Hal ini diyakini dapat meminimalkan praktik korupsi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan.
Masyarakat setempat menyambut baik kebijakan ini karena selama ini banyak daerah yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses transportasi. Dengan proyek ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati fasilitas yang lebih layak dan peningkatan kualitas hidup yang nyata. Beberapa warga bahkan menyebut langkah ini sebagai terobosan penting untuk pembangunan daerah.
Secara keseluruhan, program percepatan infrastruktur Gubernur Sherly Tjoanda Laos menjadi sorotan publik karena menggabungkan pembangunan fisik dengan prinsip transparansi dan keadilan. Kami mendukung kebijakan ini, namun jika prinsip transparansi dan keadilan tidak dijalankan, kami akan kembali mengingatkan pemerintah daerah, khususnya Gubernur dan seluruh pejabat teras di Maluku Utara.
