Oleh – Abdullah Kelrey : Founder Nusa Ina Connection (NIC).
Nusatoday.id – Konflik Timur Tengah kembali menghadirkan dinamika yang sulit dibaca hanya melalui kacamata perang dan kemanusiaan. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, meningkatnya ketegangan regional, hingga kabar kesehatan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, muncul dalam satu rangkaian peristiwa yang terasa terlalu berdekatan untuk disebut kebetulan geopolitik biasa. Dalam situasi seperti ini, publik internasional mulai melihat konflik bukan semata soal ideologi atau keamanan, melainkan bagian dari konfigurasi kepentingan global yang lebih besar.
Di tengah eskalasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2026 meluncurkan Board of Peace (BoP), sebuah Dewan Perdamaian yang diklaim bertujuan merekonstruksi Gaza pascaperang sekaligus menjaga stabilitas global. Forum ini melibatkan lebih dari dua puluh negara, termasuk Indonesia. Secara resmi, inisiatif ini dipresentasikan sebagai langkah kemanusiaan dan stabilisasi kawasan. Namun di sisi lain, banyak pengamat menilai Board of Peace sebagai upaya membangun arsitektur geopolitik baru yang berpotensi menjadi tandingan terhadap mekanisme multilateral lama seperti United Nations.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi sekadar siapa yang benar atau salah dalam konflik Timur Tengah, melainkan siapa yang memperoleh keuntungan strategis dari situasi tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa setiap konflik besar hampir selalu diiringi oleh peningkatan bisnis industri pertahanan. Ketika perang berlangsung, kebutuhan alutsista meningkat drastis, kerja sama militer diperluas, dan negara-negara yang berada dalam satu blok keamanan cenderung memperkuat transaksi strategis di sektor pertahanan. Dalam konteks ini, muncul dugaan bahwa eskalasi konflik dan pembentukan Board of Peace tidak sepenuhnya terpisah dari dinamika ekonomi global, khususnya industri militer.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace menjadi bagian paling menarik sekaligus paling sensitif untuk dianalisis. Indonesia selama ini dikenal menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjaga jarak dari blok kekuatan besar, serta menempatkan diplomasi kemanusiaan sebagai identitas utama. Namun keterlibatan dalam forum yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan publik: apakah langkah ini murni karena kepedulian kemanusiaan terhadap Gaza, atau bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tampaknya hanya diketahui oleh Presiden sendiri. Di satu sisi, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk berperan dalam misi perdamaian dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, keterlibatan dalam stabilisasi Gaza dapat dipahami sebagai tanggung jawab kemanusiaan. Namun di sisi lain, keputusan ini berpotensi mengubah posisi Indonesia dalam peta geopolitik global, terutama jika keterlibatan tersebut berujung pada kerja sama keamanan dan pertahanan yang lebih dalam dengan negara-negara anggota Board of Peace.
Respons Rusia memberikan gambaran menarik atas situasi ini. Melalui Duta Besarnya untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, Moskow menyatakan menghormati keputusan Indonesia sebagai langkah berdaulat, meskipun Rusia sendiri tidak terlibat dalam mekanisme Board of Peace. Pernyataan tersebut terdengar diplomatis, tetapi sekaligus menegaskan adanya perbedaan pendekatan geopolitik antara negara-negara besar terhadap struktur keamanan baru yang sedang dibangun.
Di sinilah posisi Indonesia terlihat berada di persimpangan. Di satu sisi ada kebanggaan karena dipercaya menjadi bagian dari forum internasional strategis. Di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa Indonesia perlahan masuk ke dalam orbit kepentingan global yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip nonblok yang selama ini dijaga. Publik tentu berhak bertanya: apakah ini langkah memperkuat diplomasi kemanusiaan, atau justru awal dari keterlibatan lebih jauh dalam konfigurasi keamanan global yang berkaitan erat dengan bisnis alutsista.
Jawaban sebenarnya kemungkinan akan terlihat dari langkah lanjutan pemerintah, terutama kebijakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam waktu ke depan. Jika setelah keterlibatan dalam Board of Peace muncul peningkatan kerja sama pertahanan atau pembelian alutsista dari negara-negara anggota forum tersebut, maka spekulasi publik akan semakin menguat. Namun jika Indonesia tetap fokus pada misi kemanusiaan dan diplomasi damai, maka narasi perdamaian yang dibangun pemerintah akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat.
Pada akhirnya, politik global jarang berjalan dalam garis hitam dan putih. Setiap keputusan membawa konsekuensi strategis yang tidak selalu terlihat di permukaan. Posisi Indonesia hari ini masih menyisakan tanda tanya besar: apakah negara ini sedang memperkuat perannya sebagai penjaga perdamaian dunia, atau justru memasuki fase baru dalam permainan geopolitik global yang lebih kompleks. Waktu yang akan membuktikan apakah Board of Peace benar-benar menjadi jalan menuju perdamaian, atau sekadar wajah baru dari kepentingan strategis di balik konflik internasional.
