Nusatoday.id – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti derasnya arus hoaks dan framing negatif terhadap Polri di media sosial. Dalam diskusi publik “Reformasi Polri & Pertaruhan Kepercayaan Masyarakat di Era Digital” di Kopi Oey, Blok M Square, Jumat (21/11), ia menyebut bahwa sebagian besar serangan opini di dunia digital dilakukan tanpa data dan sangat memengaruhi persepsi masyarakat.
“Media sosial ini seperti pisau bermata dua. Masih banyak masyarakat yang belum cerdas mencerna informasi. Judulnya provokatif langsung dishare, padahal isinya belum tentu benar,” ungkap Fernando.
Ia menjelaskan bahwa banyak akun media sosial justru memproduksi ketidakpercayaan terhadap kepolisian melalui konten yang sengaja dibuat bombastis. Menurut Fernando, ruang digital kini telah menjadi medan yang rawan untuk pembentukan opini negatif secara masif.
Padahal, survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri mencapai 79,8%. Namun ia mengingatkan bahwa citra baik tersebut bisa sewaktu-waktu rusak apabila hoaks dibiarkan terus berkembang tanpa perlawanan informasi yang kredibel.
“Belanja masalah lewat media sosial penting. Tapi jangan sampai reaktif. Yang puas 79,8%, tapi yang tidak puas jangan makin bertambah,” katanya.
Fernando menekankan perlunya literasi digital yang lebih kuat agar publik dapat memilah kritik yang objektif dengan provokasi liar yang merusak. Ia menilai reformasi Polri harus berjalan beriringan dengan edukasi publik untuk menekan efek buruk informasi sesat yang makin mengganas di ruang digital.
Acara yang dipandu Abdullah Kelrey dan diselenggarakan Corong Rakyat bersama JARI 98 itu sepakat pada satu titik: reformasi Polri tidak boleh dibajak oleh kepentingan politik, apalagi dibangun di atas hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi liar di media sosial. Adapun Narasumber yang hadir diantaranya : Sekjen JARI 98 (Ferry Supriyadi),Politikus Senior (Ruhut Sitompul) dan Direktur Rumah Politik Indonesia (Fernando Emas).
Para narasumber sepakat bahwa perbaikan Polri harus terus berjalan, namun harus didukung informasi yang benar, kritik yang objektif, dan keterlibatan publik yang cerdas dalam menyaring arus digital yang kian tidak terkendali.
